Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Harris Turino saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik BAM DPR RI ke LPK Intersolusi Indonesia, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis (22/5/2025). Foto : Saum/Andri

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Harris Turino, menekankan peristiwa penyelamatan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan kerja ilegal di Kamboja, sebagai peringatan atas maraknya iklan kerja luar negeri yang menyesatkan. Demikian ia utarakan usai menyerap aspirasi di Provinsi Jawa Timur terkait rencana pembukaan kembali moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi.

“Jangan mudah percaya dengan tawaran kerja yang menjanjikan gaji puluhan juta tanpa kejelasan. Korban yang kami selamatkan di Kamboja itu tidak digaji selama sembilan bulan dan dipindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain,” ujar Harris kepada Parlementaria usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik BAM DPR RI ke LPK Intersolusi Indonesia, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis (22/5/2025).

Meski tidak memiliki akses langsung ke KBRI karena dirinya ditugaskan di Komisi XI DPR RI, Harris berinisiatif menghubungi koleganya, TB Hasanuddin yang berada di Komisi I di DPR untuk membantu korban. Berkat kerja sama cepat dengan perwakilan Indonesia di luar negeri, korban akhirnya dapat dipulangkan dalam kondisi selamat.

Baginya, kasus ini menjadi cerminan lemahnya literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap modus-modus penipuan tenaga kerja, terutama yang terlibat dalam jaringan scam dan judi online di negara lain. “Kalau tidak kita intervensi, nyawanya bisa melayang. Ini bukan cuma soal pekerjaan, tapi soal keselamatan warga negara,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Tidak berhenti, Harris menekankan pentingnya edukasi dan pengawasan dalam proses perekrutan tenaga kerja migran, termasuk perlunya kanal resmi yang mudah diakses masyarakat untuk mendapatkan informasi valid. Ia juga mendorong agar pemerintah daerah dan pusat aktif menyosialisasikan prosedur kerja luar negeri yang legal dan aman.

Terakhir, ia menekankan pentingnya penempatan tenaga kerja terampil dan profesional yang dibutuhkan di luar negeri, namun tetap melalui mekanisme yang benar. “Tenaga kerja terampil seperti perawat, welder, dan sopir alat berat sangat dicari di luar negeri. Kita harus fasilitasi, tapi dengan sistem yang tidak membahayakan rakyat kita,” tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (um/rdn)